Lainnya
KARHUTLA RIAU: KETIKA API MASIH MENYALA, PEKANBARU TERCEKIK ASAP, DAN PROMOSI JABATAN SUDAH DIBICARAKAN
person
Super Admin BEM
calendar_month
28 August 2026
Pekanbaru, 29 Agustus 2026 — Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau kembali memperlihatkan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar angka luas lahan terbakar. Tahun ini, karhutla telah berdampak langsung terhadap kualitas udara, aktivitas pendidikan, kesehatan, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat.
Data BPBD Riau mencatat luas lahan yang terbakar sepanjang Januari–Agustus 2026 mencapai 16.277,50 hektare, dengan 10.514 titik panas (hotspot) terdeteksi. Pemerintah menyebut sebagian besar area telah berhasil ditangani, namun sekitar 900 hektare masih dalam penanganan. (RRI.co.id)
Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto pada 24 Agustus 2026 memberikan apresiasi kepada Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo dan Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan atas penanganan karhutla di Riau.
Presiden bahkan meminta agar dicarikan jabatan bagi keduanya sebagai bentuk peningkatan karier apabila penanganan 900 hektare yang masih terbakar dapat diselesaikan. (detiknews)
BEM KM UMRI menghormati apresiasi terhadap kerja aparat di lapangan. Namun, momentum tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan publik yang tidak boleh diabaikan:
Jika keberhasilan penanganan karhutla layak menjadi dasar apresiasi dan peningkatan karier, lalu bagaimana kita mengukur keberhasilan dari sisi masyarakat yang masih harus menghadapi asap?
“Kami tidak mempersoalkan aparat yang bekerja di lapangan. Mereka tentu memiliki tugas berat dalam menangani kebakaran. Yang menjadi pertanyaan adalah standar keberhasilan kita. Jangan sampai keberhasilan hanya dihitung dari berapa hektare api yang berhasil dipadamkan, sementara dampak yang dirasakan masyarakat justru belum selesai.” tegas Dion, Wakil Presiden BEM KM UMRI.
KETIKA KARHUTLA SUDAH MASUK KE KOTA
Persoalan karhutla tahun ini tidak berhenti di kawasan hutan dan lahan.
Dampaknya telah menjalar ke Pekanbaru. Kualitas udara memburuk, masyarakat kembali berhadapan dengan kabut asap, dan aktivitas pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kondisi udara yang tidak sehat.
Bahkan pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan menjadi pembelajaran daring akibat memburuknya kualitas udara.
Bagi BEM KM UMRI, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan karhutla tidak dapat berhenti pada statistik pemadaman.
“Kalau api berhasil dipadamkan tetapi anak-anak harus belajar dari rumah karena udara tidak aman, apakah persoalannya benar-benar sudah selesai? Kalau lahan berhasil dipadamkan tetapi masyarakat masih harus memakai masker untuk beraktivitas, siapa yang sebenarnya sedang kita ukur keberhasilannya?” ujar Dion.
Karhutla telah mengubah persoalan ekologis menjadi persoalan sosial.
Ada anak-anak yang kehilangan ruang belajar normal. Ada orang tua yang harus menyesuaikan aktivitas dan pekerjaan. Ada pekerja luar ruangan yang tetap harus mencari nafkah di tengah kualitas udara buruk. Ada masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan akibat paparan asap.
Api mungkin berada di lahan, tetapi konsekuensinya berada di tubuh dan kehidupan masyarakat.
JANGAN SAMPAI API MENJADI UKURAN KEBERHASILAN, SEDANGKAN ASAP MENJADI BEBAN MASYARAKAT
BEM KM UMRI menilai kerja pemadaman tentu penting dan patut diapresiasi. Namun, pemadaman merupakan bagian dari respons terhadap kebakaran, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan tata kelola karhutla.
“Kita harus membedakan antara berhasil memadamkan kebakaran dengan berhasil mencegah kebakaran. Yang pertama adalah respons. Yang kedua adalah keberhasilan sistem.”
Menurut Dion, jika karhutla terus berulang dalam skala besar, maka evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada kecepatan aparat memadamkan api.
“Kita harus berani bertanya mengapa api bisa muncul dalam skala sebesar ini sejak awal. Mengapa 16 ribu hektare lebih harus terbakar sebelum kita berbicara tentang keberhasilan penanganan?”
Pertanyaan tersebut semakin relevan karena pemerintah sendiri mencatat 10.514 hotspot sepanjang Januari hingga Agustus 2026. (RRI.co.id)
“Jangan sampai kita terlalu bangga karena berhasil memadamkan kebakaran yang seharusnya sejak awal bisa dicegah. Jangan sampai orang yang berhasil memadamkan api mendapatkan penghargaan, sementara masyarakat yang bertahun-tahun hidup dengan asap hanya mendapatkan masker.” sindir Dion.
APRESIASI BOLEH, TETAPI JANGAN KEHILANGAN UKURAN PUBLIK
BEM KM UMRI menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk mengecilkan kerja aparat di lapangan.
Sebaliknya, mahasiswa menilai seluruh unsur yang bekerja menangani karhutla memang menghadapi situasi yang berat.
Namun, ketika Presiden memberikan apresiasi dan membuka peluang peningkatan karier bagi pejabat terkait penanganan karhutla, publik juga memiliki hak untuk bertanya mengenai indikator keberhasilan yang digunakan.
“Kalau ukuran keberhasilan adalah api yang berhasil dipadamkan, tentu kita bisa mencatat progresnya. Tetapi ukuran keberhasilan dari perspektif masyarakat harus lebih luas: apakah udara kembali sehat, apakah anak-anak bisa kembali ke sekolah, apakah masyarakat bisa bekerja dengan aman, dan apakah kebakaran tidak kembali terjadi pada musim berikutnya.”
Karena itu, BEM KM UMRI mengingatkan agar apresiasi terhadap penanganan karhutla tidak kemudian membuat persoalan strukturalnya tertutup oleh narasi keberhasilan.
“Kami tidak ingin masyarakat Riau hanya menjadi penonton ketika keberhasilan diumumkan. Karena masyarakatlah yang menghirup asapnya, anak-anak merekalah yang belajar dari rumah, dan keluarga merekalah yang menanggung dampaknya.”
YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT BUKAN HANYA LANGIT YANG CERAH SEMENTARA
Menurut BEM KM UMRI, masyarakat Riau membutuhkan penyelesaian yang lebih permanen terhadap persoalan karhutla.
Sebab, jika pola yang terjadi terus berulang—kebakaran muncul, asap menyebar, masyarakat terdampak, pemadaman dilakukan, kemudian persoalan kembali mereda—maka siklus tersebut belum benar-benar terputus.
“Kami tentu ingin api segera padam. Tetapi setelah api padam, pekerjaan negara belum selesai. Justru di situlah pertanyaan yang lebih besar dimulai: mengapa kebakaran bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas wilayah yang terbakar, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana memastikan masyarakat tidak kembali menghirup asap yang sama tahun depan.”
BEM KM UMRI juga menilai bahwa perhatian terhadap masyarakat harus ditempatkan sejajar dengan keberhasilan operasi di lapangan.
“Promosi jabatan adalah urusan karier. Tetapi udara bersih adalah urusan hidup jutaan masyarakat. Jangan sampai ukuran keberhasilan pemerintah lebih cepat sampai ke meja penilaian daripada udara bersih sampai ke paru-paru masyarakat.”
Dion menutup dengan menegaskan bahwa masyarakat Riau tidak membutuhkan sekadar langit yang cerah untuk beberapa hari.
“Kami membutuhkan kepastian bahwa anak-anak bisa belajar tanpa asap, masyarakat bisa bekerja tanpa takut menghirup udara berbahaya, dan karhutla tidak lagi menjadi siklus tahunan. Karena pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla bukan tentang siapa yang mendapatkan promosi, tetapi tentang apakah masyarakat Riau akhirnya bisa bernapas dengan aman.”
Data BPBD Riau mencatat luas lahan yang terbakar sepanjang Januari–Agustus 2026 mencapai 16.277,50 hektare, dengan 10.514 titik panas (hotspot) terdeteksi. Pemerintah menyebut sebagian besar area telah berhasil ditangani, namun sekitar 900 hektare masih dalam penanganan. (RRI.co.id)
Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto pada 24 Agustus 2026 memberikan apresiasi kepada Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo dan Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan atas penanganan karhutla di Riau.
Presiden bahkan meminta agar dicarikan jabatan bagi keduanya sebagai bentuk peningkatan karier apabila penanganan 900 hektare yang masih terbakar dapat diselesaikan. (detiknews)
BEM KM UMRI menghormati apresiasi terhadap kerja aparat di lapangan. Namun, momentum tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan publik yang tidak boleh diabaikan:
Jika keberhasilan penanganan karhutla layak menjadi dasar apresiasi dan peningkatan karier, lalu bagaimana kita mengukur keberhasilan dari sisi masyarakat yang masih harus menghadapi asap?
“Kami tidak mempersoalkan aparat yang bekerja di lapangan. Mereka tentu memiliki tugas berat dalam menangani kebakaran. Yang menjadi pertanyaan adalah standar keberhasilan kita. Jangan sampai keberhasilan hanya dihitung dari berapa hektare api yang berhasil dipadamkan, sementara dampak yang dirasakan masyarakat justru belum selesai.” tegas Dion, Wakil Presiden BEM KM UMRI.
KETIKA KARHUTLA SUDAH MASUK KE KOTA
Persoalan karhutla tahun ini tidak berhenti di kawasan hutan dan lahan.
Dampaknya telah menjalar ke Pekanbaru. Kualitas udara memburuk, masyarakat kembali berhadapan dengan kabut asap, dan aktivitas pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kondisi udara yang tidak sehat.
Bahkan pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan menjadi pembelajaran daring akibat memburuknya kualitas udara.
Bagi BEM KM UMRI, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan karhutla tidak dapat berhenti pada statistik pemadaman.
“Kalau api berhasil dipadamkan tetapi anak-anak harus belajar dari rumah karena udara tidak aman, apakah persoalannya benar-benar sudah selesai? Kalau lahan berhasil dipadamkan tetapi masyarakat masih harus memakai masker untuk beraktivitas, siapa yang sebenarnya sedang kita ukur keberhasilannya?” ujar Dion.
Karhutla telah mengubah persoalan ekologis menjadi persoalan sosial.
Ada anak-anak yang kehilangan ruang belajar normal. Ada orang tua yang harus menyesuaikan aktivitas dan pekerjaan. Ada pekerja luar ruangan yang tetap harus mencari nafkah di tengah kualitas udara buruk. Ada masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan akibat paparan asap.
Api mungkin berada di lahan, tetapi konsekuensinya berada di tubuh dan kehidupan masyarakat.
JANGAN SAMPAI API MENJADI UKURAN KEBERHASILAN, SEDANGKAN ASAP MENJADI BEBAN MASYARAKAT
BEM KM UMRI menilai kerja pemadaman tentu penting dan patut diapresiasi. Namun, pemadaman merupakan bagian dari respons terhadap kebakaran, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan tata kelola karhutla.
“Kita harus membedakan antara berhasil memadamkan kebakaran dengan berhasil mencegah kebakaran. Yang pertama adalah respons. Yang kedua adalah keberhasilan sistem.”
Menurut Dion, jika karhutla terus berulang dalam skala besar, maka evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada kecepatan aparat memadamkan api.
“Kita harus berani bertanya mengapa api bisa muncul dalam skala sebesar ini sejak awal. Mengapa 16 ribu hektare lebih harus terbakar sebelum kita berbicara tentang keberhasilan penanganan?”
Pertanyaan tersebut semakin relevan karena pemerintah sendiri mencatat 10.514 hotspot sepanjang Januari hingga Agustus 2026. (RRI.co.id)
“Jangan sampai kita terlalu bangga karena berhasil memadamkan kebakaran yang seharusnya sejak awal bisa dicegah. Jangan sampai orang yang berhasil memadamkan api mendapatkan penghargaan, sementara masyarakat yang bertahun-tahun hidup dengan asap hanya mendapatkan masker.” sindir Dion.
APRESIASI BOLEH, TETAPI JANGAN KEHILANGAN UKURAN PUBLIK
BEM KM UMRI menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk mengecilkan kerja aparat di lapangan.
Sebaliknya, mahasiswa menilai seluruh unsur yang bekerja menangani karhutla memang menghadapi situasi yang berat.
Namun, ketika Presiden memberikan apresiasi dan membuka peluang peningkatan karier bagi pejabat terkait penanganan karhutla, publik juga memiliki hak untuk bertanya mengenai indikator keberhasilan yang digunakan.
“Kalau ukuran keberhasilan adalah api yang berhasil dipadamkan, tentu kita bisa mencatat progresnya. Tetapi ukuran keberhasilan dari perspektif masyarakat harus lebih luas: apakah udara kembali sehat, apakah anak-anak bisa kembali ke sekolah, apakah masyarakat bisa bekerja dengan aman, dan apakah kebakaran tidak kembali terjadi pada musim berikutnya.”
Karena itu, BEM KM UMRI mengingatkan agar apresiasi terhadap penanganan karhutla tidak kemudian membuat persoalan strukturalnya tertutup oleh narasi keberhasilan.
“Kami tidak ingin masyarakat Riau hanya menjadi penonton ketika keberhasilan diumumkan. Karena masyarakatlah yang menghirup asapnya, anak-anak merekalah yang belajar dari rumah, dan keluarga merekalah yang menanggung dampaknya.”
YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT BUKAN HANYA LANGIT YANG CERAH SEMENTARA
Menurut BEM KM UMRI, masyarakat Riau membutuhkan penyelesaian yang lebih permanen terhadap persoalan karhutla.
Sebab, jika pola yang terjadi terus berulang—kebakaran muncul, asap menyebar, masyarakat terdampak, pemadaman dilakukan, kemudian persoalan kembali mereda—maka siklus tersebut belum benar-benar terputus.
“Kami tentu ingin api segera padam. Tetapi setelah api padam, pekerjaan negara belum selesai. Justru di situlah pertanyaan yang lebih besar dimulai: mengapa kebakaran bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas wilayah yang terbakar, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana memastikan masyarakat tidak kembali menghirup asap yang sama tahun depan.”
BEM KM UMRI juga menilai bahwa perhatian terhadap masyarakat harus ditempatkan sejajar dengan keberhasilan operasi di lapangan.
“Promosi jabatan adalah urusan karier. Tetapi udara bersih adalah urusan hidup jutaan masyarakat. Jangan sampai ukuran keberhasilan pemerintah lebih cepat sampai ke meja penilaian daripada udara bersih sampai ke paru-paru masyarakat.”
Dion menutup dengan menegaskan bahwa masyarakat Riau tidak membutuhkan sekadar langit yang cerah untuk beberapa hari.
“Kami membutuhkan kepastian bahwa anak-anak bisa belajar tanpa asap, masyarakat bisa bekerja tanpa takut menghirup udara berbahaya, dan karhutla tidak lagi menjadi siklus tahunan. Karena pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla bukan tentang siapa yang mendapatkan promosi, tetapi tentang apakah masyarakat Riau akhirnya bisa bernapas dengan aman.”